Roundtable discussion: Politik pengetahuan pascareformasi, 16 Agustus 2023

Diskusi ini melibatkan para penulis edisi khusus Inside Indonesia ‘Politik pengetahuan pascareformasi’, founding members Jaringan Etnografi Terbuka (JET), dan rekan-rekan peneliti, aktivis, dan komunitas yang tertarik dengan isu politik pengetahuan di Indonesia setelah 1998.

Daftar di https://bit.ly/jet-roundtable

Baca edisi khusus Inside Indonesia ‘Politik pengetahuan pascareformasi’ di sini: https://www.insideindonesia.org/editions/edition-151-jan-mar-2023

Roundtable discussion ini bertujuan untuk

  1. mendorong diskusi publik kritis tentang politik produksi pengetahuan di Indonesia kontemporer, dan
  2. mengedepankan diskusi tentang berbagai komunitas di Indonesia yang aktif memberikan alternatif dalam politik pengetahuan di Indonesia

Moderator:

Ben K.C. Laksana – Victoria University of Wellington

Ben K.C. Laksana adalah kandidat Ph.D di Victoria University of Wellington, dengan fokus pada persimpangan antara sosiologi, pendidikan, pemuda dan aktivisme. Sebagai seorang peneliti dan pendidik dari Global South, Ben sangat dipengaruhi oleh pendekatan Freirean terhadap pendidikan dan, melalui pendidikan kritis, bersemangat dalam menantang narasi yang dominan dan menindas. Ben juga menulis artikel di edisi khusus Inside Indonesia.

Pembicara:

Eni Puji Utami – PurpleCode Collective – salah satu penulis artikel di edisi khusus Inside Indonesia

Eni menjadi bagian dari PurpleCode Collective. Selain membersamai korban KBGO, ia sedang belajar tentang riset yang menggunakan metodologi feminis.

Sidhi Vhisatya – Queer Indonesia Archive – salah satu penulis artikel di edisi khusus Inside Indonesia

Sidhi Vhisatya adalah seorang praktisi seni, kurator, manajer program, dan peneliti yang berbasis di Bali, Indonesia. Sejak tahun 2020, ia bergabung menjadi anggota kolektif manajemen Queer Indonesia Archive (QIA), dengan fokus pada kurasi pameran dan manajeman kunjungan lapangan untuk mengumpulkan materi koleksi. Bersama dengan QIA, ia mengkurasi pameran “AIDS and Queers in Indonesia” yang menampilkan sejarah HIV di Indonesia dengan fokus pada respons dari komunitas queer.

Nabiyla Risfa Izzati – PhD Candidate at Queen Mary University of London – Dosen Universitas Gadjah Mada

Nabiyla Risfa Izzati merupakan dosen hukum ketenagakerjaan di Universitas Gadjah Mada dan kandidat doktor di Queen Mary University of London. Riset doktoralnya meneliti dimensi gender dalam pekerjaan-pekerjaan di ekonomi gig. Nabiyla banyak melakukan penelitian terkait hukum ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja, khususnya pekerja perempuan dan pekerja prekariat dalam hubungan kerja non-standar.

Kanti Pertiwi – Dosen Universitas Indonesia – Rekan Kehormatan di Departemen Management & Marketing, Universitas Melbourne

Kanti adalah Lektor di Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, dan Rekan Kehormatan di Departemen Management & Marketing, Universitas Melbourne. Sebelum bekerja di Universitas Indonesia, Kanti adalah staf di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kanti menyelesaikan Magister dan PhD di University of Melbourne dengan spesialisasi Studi Organisasi. Minat penelitiannya meliputi aktivisme pekerja, administrasi publik, gender, media, dan produksi pengetahuan. Dia adalah anggota kelompok kerja Sains dan Kebijakan di Akademi Ilmu Pengetahuan Muda Indonesia (ALMI).

Related Articles

Politik pengetahuan pascareformasi

Paradigma keterbukaan dan transparansi merupakan inti dari reformasi di Indonesia. Komponen utama dari proses demokrasi adalah penelitian dan pendidikan. Universitas memainkan peran penting dalam melakukan penelitian dan mendidik mahasiswa untuk berkontribusi dalam debat publik. Seperti yang ditunjukkan oleh setiap kontributor Inside Indonesia edisi ini, prinsip-prinsip ini telah tergerus oleh liberalisasi sektor penelitian di satu pihak dan peningkatan tendensi kontrol dan sensor di pihak lain.

Reformasi izin penelitian asing

Ada banyak hal yang saya sukai tentang penekanan pada etika, otonomi, dan desentralisasi yang mendasari prosedur baru bagi peneliti asing yang bekerja di Indonesia. Namun, ada juga bahaya nyata yang didorong oleh peraturan ini.

Dari demokrasi terpimpin ke sains terpimpin?

Jalan ilmu pengetahuan adalah jalan yang baik untuk semua bangsa. Apalagi untuk bangsa besar seperti Indonesia. Ilmu pengetahuan juga jalan terbaik untuk menjaga keberagaman, sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Karena ilmu pengetahuan dapat memberi kriteria-kriteria objektif dalam, misalnya, seleksi kepempimpinan sehingga kita terhindar dari sektarianisme berbasis SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Tapi sepertinya kita sedang meninggalkan jalan ilmu pengetahuan juga. Demokrasi terpimpin mengharuskan kepatuhan semua, termasuk para ilmuwannya.

Mengimajinasikan ruang aman

Reproduksi narasi dan aturan anti-LGBT oleh para politisi dan penyelenggara negara berpengaruh menambah derasnya arus stigma dan diskriminasi terhadap komunitas queer di Indonesia; situasi yang memaksa komunitas ini kerap harus membuat atau mengatur ulang strategi untuk menjamin keamanan personal dan kolektif.